KAJIAN LOKASI FASILITAS PENDIDIKAN SMA & SMK DI KABUPATEN BANGKA DARI ASPEK SPASIAL DENGAN SIG

KAJIAN LOKASI FASILITAS PENDIDIKAN SMA & SMK DI KABUPATEN BANGKA DARI ASPEK SPASIAL DENGAN SIG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja.
Lima tahun kedepan, pembangunan pendidikan nasional harus lebih dilihat dalam perspektif pembangunan manusia seutuhnya. Dalam perspektif tersebut, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Indeks pembangunan Manusia (IPM) menunjukan peringkat Indonesia yang mengalami penurunan sejak tahun 1995, yaitu peringkat ke-104. Pada tahun 2000 peringkat ke-109, tahun 2002 peringkat ke-110, tahun 2004 peringkat ke-111 dan pada tahun 2005 peringkat ke-110 (Renstra Diknas, 2005). Peringkat ini merupakan indikator adanya permasalahan dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan di negara kita yang berakibat pada rendahnya mutu SDM.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa rata-rata durasi sekolah penduduk Indonesia yang berusia diatas 15 tahun baru mencapai 7,2 tahun. Sementara angka melek aksara penduduk diatas usia tersebut baru sekitar 90,4%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) menunjukkan porsi 96,8% dan usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) 83,5%. APS semakin menurun pada jenjang setelah pendidikan dasar 9 tahun; APS penduduk usia sekolah menengah atas (16-18 tahun) hanya mencapai 53,5% dan usia perguruan tinggi (19-24 tahun) hanya 14,6%. Selain itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 10,12%. Indikator ini menyebabkan IPM relatif rendah terhadap negara-negara yang pertumbuhan ekonomi setara.

Sejalan dengan visi pendidikan nasional guna mewujudkan cita-cita menciptakan ”Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” pada tahun 2025, terdapat tiga permasalahan inti pembangunan pendidikan nasional:
1. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan
3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.
Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan dan manajemen pembangunan pendidikan secara baik bagi setiap pengelola dan pelaksana pendidikan.

B. PERUMUSAN MASALAH
Standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di tingkat dasar dan menengah dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat. Di sini diatur mengenai satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta ketentuan sarana dan prasarana.
Dengan adanya standar nasional, pemerintah dituntut menambah alokasi dana agar standar ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk SD, SMP, SMA, atau sederajat terpenuhi. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak berhenti pada tersedianya gedung sekolah yang layak.
Tantangan yang dihadapi oleh sekolah sebagai salah satu bagian ruang kota semakin berat. Pada satu sisi, secara kuantitas sekolah harus menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa tumbuh dan secara kualitas sekolah dituntut mampu memfasilitasi kegiatan belajar dengan standar yang terus meningkat. Pada sisi lain, sekolah harus ”bersaing” dengan berbagai kepentingan dan aktivitas lain dalam penggunaan lahan.
Sebagai konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan kota, demografi mengalami perubahan dan kebutuhan ruang terus meningkat. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran master plan dan perubahan tata guna lahan sehingga sedikit banyak mempengaruhi lingkungan sekolah. Setidaknya ada tiga permasalahan yang dihadapi sekolah terkait dengan lokasi dan ruang:
1. Jangkauan pelayanan: di satu sisi, terdapat wilayah yang belum ”terjangkau” oleh sekolah, tapi di sisi lain terdapat juga wilayah yang mengalami overlap pelayanan sekolah. Lokasi sekolah dan jarak yang jauh menambah beban transportasi baik bagi kota maupun bagi warga sekolah.
2. Pola distribusi: kesenjangan (yang besar) antarwilayah dalam rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah unit sekolah, ketidakseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan, serta keterbatasan lahan untuk pengembangan dan pembangunan sekolah.
3. Kondisi tapak: lingkungan sekolah menjadi kurang kondusif dan memberi pengaruh sosial yang tidak mendukung proses belajar. Intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan beragam dapat menimbulkan konflik antaraktivitas dalam penggunaan lahan.
Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang besar dan tidak merata secara geografis. Lalu bagaimana kinerja pelayanan sekolah secara geografis bila ditinjau dari ketiga masalah di atas? Guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang terbatas, serta sesuai dengan tekad meratakan dan memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu model perencanaan geografis fasilitas pendidikan (SMA dan SMK) di Kabupaten Bangka.

C. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Perencanaan dan pengelolaan sekolah di Indonesia belum memiliki model yang standar, efektif, dan efisien dalam merencanakan, mengevaluasi, dan mengoptimalkan lokasinya. Studi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lokasi sekolah berdasarkan faktor jangkauan pelayanan, pola distribusi, dan kondisi tapak serta memberi rekomendasi lokasi sekolah yang optimal berdasarkan faktor-faktor tersebut. Model yang dihasilkan diharapkan dapat diaplikasikan untuk wilayah lain di Indonesia, di luar wilayah studi, tentunya dengan beberapa penyesuaian kondisi spesifik dan ketentuan lain yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Sasaran
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini:
1. Analisis jangkauan pelayanan sekolah.
2. Analisis pola distribusi supply dan demand sekolah.
3. Evaluasi kesesuaian kondisi fisik dan pemanfaatan ruang di sekitar sekolah.
4. Rekomendasi lokasi (relokasi dan alokasi) sekolah yang optimal.

D. RUANG LINGKUP
1. Wilayah Penelitian
Studi dilakukan di Kabupaten Bangka dengan luas 2.950,68 km2. Terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 9 kelurahan, 60 desa yang merupakan desa definitif dan di dukung 199 dusun / lingkungan. Kabupaten Bangka adalah salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas wilayah :
* Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut Natuna
* Sebelah Timur : Berbatasan dengan laut Natuna
* Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan
Kota Pangkalpinang
* Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat

Karena keterbatasan waktu dan data yang tersedia, ruang lingkup penelitian ini tidak mencakup wilayah kota perbatasan dan interaksi antarkota. Dalam hal permintaan dan penyediaan fasilitas pendidikan, diasumsikan terjadi hubungan seimbang yang saling melengkapi (komplementer) antar kota. Oleh karena itu, jumlah permintaan dan penyediaan sekolah di suatu kota dianggap tidak dipengaruhi oleh kota-kota sekitar.
2. Materi Penelitian
Sesuai tujuannya, penelitian ini akan mengevaluasi lokasi sekolah berdasarkan faktor jangkauan pelayanan, pola distribusi, dan kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian memberi rekomendasi lokasi sekolah yang optimal. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi dan batasan dari beberapa terminologi yang digunakan.
• Sekolah yang menjadi obyek penelitian adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan , baik negeri maupun swasta, yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
• Evaluasi lokasi sekolah dilakukan berdasarkan 3 faktor, yaitu:
1. Jangkauan pelayanan dianalisis berdasarkan wilayah terdekat yang mampu diakses sesuai peta jaringan jalan berdasarkan batasan jarak atau waktu maksimum yang diberikan antara tempat tinggal-sekolah. Jarak atau waktu tempuh maksimal tempat tinggal-sekolah ditentukan berdasarkan standar yang berlaku atau dapat diterapkan di Indonesia dengan tidak membedakan moda transportasi yang dipilih dan kondisi jalan yang ditempuh.
2. Pola distribusi. Yang ingin dilihat dari evaluasi pola distribusi adalah kesesuaian supply-demand sekolah. Jumlah kapasitas sekolah (supply) dihitung berdasarkan standar luas minimum sekolah, luas sekolah per siswa, jumlah siswa per kelas, serta jumlah siswa per guru. Sedangkan jumlah kebutuhan (demand) ditinjau dari jumlah penduduk usia SMA dan SMK (15-19 tahun) hasil sensus penduduk per-kecamatan/kelurahan dengan asumsi bahwa sebaran penduduk pada suatu kecamatan/kelurahan merata. Kebutuhan tidak membedakan preferensi sekolah berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan, agama, budaya, atau faktor lainnya.
3. Kondisi tapak. Kesesuaian lokasi sekolah ditinjau menggunakan standar yang berlaku atau dapat diterapkan di Indonesia mengenai tataguna lahan dan aktivitas lingkungan yang berbahaya, berdampak negatif, atau tidak mendukung proses pendidikan di sekolah.
• Evaluasi merupakan proses yang mencakup identifikasi kondisi nyata (empiris), identifikasi standar/panduan yang berlaku (ideal), analisis kesesuaian kondisi empiris dengan kondisi ideal, dan interpretasi terhadap tingkat kesesuaian tersebut.
• Optimalisasi lokasi adalah rekomendasi relokasi sekolah yang ada dan/atau alokasi sekolah baru berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya dan mengacu pada ketiga faktor kesesuaian lokasi yang dijadikan dasar.
• Analisis jangkauan pelayanan dan pola distribusi sekolah membutuhkan analisis jaringan (network analysis) yang melibatkan data tabular/nonspatial (demografi penduduk, kapasitas sekolah) dan data ruang/spatial (sebaran sekolah, jaringan jalan). Sedangkan analisis kesesuaian aktivitas lingkungan memerlukan analisis ruang (spatial analysis) yang menggabungkan peta tata guna lahan, peta jaringan jalan, dan peta sebaran sekolah. Penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan penrangkat lunak ArcView sebagai media analisis data dan presentasi hasil studi.
E. KERANGKA PEMIKIRAN
Penelitian ini berangkat dari fenomena pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan kota yang mempengaruhi kinerja pelayanan fasilitas pendidikan, perubahan demografi penduduk usia sekolah, serta perubahan kondisi fisik dan pemanfaatan ruang. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya akan memberi dampak bagi sekolah di pusat kota Kabupaten. Jangkauan pelayanan sekolah terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah, ditambah pola distribusi yang tidak lagi sesuai antara supply dan demand, serta kondisi tapak yang kurang mendukung kegiatan belajar-mengajar.
Aksesibilitas pendidikan ikut ditentukan oleh hambatan jarak dan waktu menuju sekolah. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, untuk menilai dan memperbaiki kinerja pelayanan fasilitas pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap lokasi sekolah. Evaluasi lokasi dilakukan berdasarkan tiga faktor: jangkauan pelayanan, pola distribusi, dan aktivitas lingkungan sekolah yang mengacu pada kajian literatur: ketentuan Diknas, Badan Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Indonesia, teori-teori yang terkait, dan hasil penelitian sebelumnya.
Sebelum dilakukan analisis untuk mengevaluasi ketiga faktor di atas, dilakukan identifikasi terhadap distribusi lokasi sekolah, pola jaringan jalan, dan demografi penduduk usia sekolah untuk mendukung evaluasi jangkauan pelayanan dan evaluasi pola distribusi. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kondisi tapak, dilakukan identifikasi kondisi fisik ruang dan pemanfaatan ruang.
Analisis yang dilakukan meliputi analisis jaringan : jangkauan pelayanan, analisis spasial : pola distribusi supply dan demand, serta analisis kesesuaian tapak. Alur kerja dari ketiga analisis tersebut selanjutnya akan dijelaskan pada bagian kerangka analisis. Berdasarkan hasil evaluasi (yang meliputi tiga analisis di atas), dilakukan analisis penentuan lokasi yang optimal yang juga mengacu pada kajian literatur.